MUARA ENIMPOLITIK

DPRD Kabupaten Muara Enim Godok Enam Raperda

MATA ANGIN, Muara Enim – Pengajuan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pemkab Muara Enim saat ini tengah dilakukan pembahasan di DPRD Muaraenim.
Ke enam raperda tersebut yakni, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu, Raperda tentang Izin Usaha Perkebunan, Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Raperda tentang Pengelolan Air Limbah Domestik, dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB mengatakan,usulan terhadap raperda tersebut sudah dibahas dan masuk dalam tahapan paripurna. “Kita mendengarkan terlebih dahulu soal pandangan umum di masing-masing fraksi dewan seperti apa,” ujarnya.
Menurutnya, sebelum raperda tersebut disahkan, harus dilakukan sejumlah tahapan tahapan. Kendati demikian, pihaknya mendukung setiap usulan mengingat demi pembangunan Kabupaten Muara Enim sendiri.
Sementara, Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar mengatakan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang ini perlu diajukan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dalam hal kebenaran pengukuran. Sehingga ada ketertiban dan kepastian dalam pemakaian satuan ukur dan perlengkapan lainnya serta sebagai salah satu sarana peningkatan pendapatan daerah dari sektor golongan retribusi jasa umum.
“Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan,” jelasnya. Kemudian lanjutnya untuk raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan diajukan sebagai upaya penataan dan pembinaan.
Terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga dapat menjalankan usahanya secara berdampingan dengan pasar rakyat. “Terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan mewujudkan prinsip saling menguntungkan dan mencegah persaingan yang tidak sehat diantara pelaku usaha.”
“Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini, antara lain penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perizinan dan kemitraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan usaha, mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan pengelolaan dan pembinaan pasar rakyat,” katanya. Ditambahkannya dengan diajukannya keenam Raperda tersebut pihaknya berharap agar anggota legislatif dapat melakukan pembahasan dan menyetujuinya.
Setelah menyampaikan nota penjelasan mengenai usulan raperda, Sekda berharap DPRD dapat melakukan pembahasan dan dapat menerima serta menyetujui ke-enam raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaraenim.
“Selanjutnya kepada Dewan yang terhormat, apabila dalam pembahasan raperda ini memerlukan penjelasan lebih lanjut secara substansial, kami persilahkan untuk mengundang Perangkat Daerah yang membidangi, guna mendapatkan penjelasan secara teknis tentang materi raperda yang Eksekutif sampaikan,” pungkasnya.(luki/red)
Tags
lihat lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker